Barruterkini.com — Makassar – Bupati Barru, Andi Ina Kartika Sari, SH., M.Si., menghadiri Rapat Koordinasi Pemberantasan Korupsi (Rakor PK) Wilayah Sulawesi Selatan yang digelar oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Ruang Rapat Pimpinan Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Makassar, Kamis (16/10/2025).
Kegiatan yang dilaksanakan oleh Kedeputian Bidang Koordinasi dan Supervisi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ini dihadiri oleh Gubernur Sulawesi Selatan, para kepala daerah, pimpinan DPRD, serta pejabat pengawasan internal dari seluruh kabupaten dan kota di Sulawesi Selatan.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati Barru menyampaikan sejumlah aspirasi dan pengalaman daerah dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih serta mendorong penguatan program PAKU Integritas (Penguatan Antikorupsi untuk Penyelenggara Negara Berintegritas)
bagi kepala daerah.
“Kami sangat berterima kasih atas kegiatan ini. Rakor seperti ini penting sekali untuk memberikan pemahaman dan pendampingan bagi kepala daerah agar pengelolaan anggaran tidak menimbulkan masalah hukum di kemudian hari,” ungkap Bupati Andi Ina.
Dalam forum itu Bupati Barru menyoroti penggunaan Biaya Tak Terduga (BTT) dalam APBD yang kerap membuat kepala daerah ragu karena mekanismenya yang panjang dan berisiko hukum.
“Kadang kami kepala daerah takut menggunakan anggaran BTT karena prosesnya panjang dan sensitif. Mungkin bisa dipertimbangkan mekanisme koordinasi atau persuratan ke KPK, agar penggunaannya jelas dan tidak menjadi masalah di kemudian hari,” ujarnya.
Bupati Andi Ina juga menyinggung soal intensitas perjalanan dinas kepala daerah yang sering kali disalahpahami. Menurutnya, di tengah pengurangan dana transfer dari pusat, kepala daerah justru harus aktif menjemput bola ke kementerian dan lembaga untuk memperjuangkan tambahan anggaran bagi daerah.
“Karena menjemput bola inilah, Alhamdulillah Kabupaten Barru mendapat program prioritas nasional Presiden Prabowo Subianto, yaitu Sekolah Rakyat senilai Rp200 miliar. Dari 24 kabupaten/kota di Sulsel, hanya tujuh yang mendapatkannya, dan Barru termasuk salah satunya,” jelasnya.
“Program ini menyasar keluarga miskin ekstrem dan kini sudah masuk tahap tender. Ini wujud kerja keras dan kolaborasi lintas kementerian,” tambahnya.
Dalam kesempatan itu, Bupati Andi Ina mengusulkan agar KPK kembali menggiatkan Program PAKU Integritas sebuah inisiatif pembinaan antikorupsi yang pernah dilaksanakan untuk para kepala daerah bersama pasangannya.
“Program PAKU Integritas itu luar biasa. Kami diundang bersama pasangan hidup untuk mendapat pembekalan tentang nilai integritas, disertai kegiatan ‘shock therapy’ yang membuka mata kami tentang betapa mengerikannya akibat korupsi,” kenangnya
Ia menceritakan pengalaman mengikuti simulasi napak tilas ke ruang tahanan KPK yang menjadi bagian dari kegiatan tersebut.
“Kami diajak melihat langsung ruang tahanan KPK Merah Putih. Ruangannya sempit, dan selama tiga hari pertama tahanan di sana tidak keluar. Kata pendamping, tidak ada yang tidak menangis atau berteriak di situ. Itu pengalaman yang membuat kami semua gemetar dan sadar betapa berat konsekuensi korupsi,” tuturnya.
Menurutnya, pengalaman seperti itu perlu terus dilanjutkan sebagai bagian dari upaya pencegahan.
“Korupsi berawal dari niat dan komitmen diri. Seperti pesan Pak Johan Tanak, menjadi kepala daerah harus pakai otak dan hati. Otak untuk berpikir rasional dalam menjalankan kebijakan, dan hati untuk menjaga niat agar tetap lurus,” ujarnya penuh makna.
Menutup penyampaiannya, Bupati Andi Ina berharap para kepala daerah di Sulawesi Selatan semakin memperkuat integritas dan komitmen dalam menjalankan amanah.
“Kalau pun nanti ke KPK, semoga ke lantai 6, bukan ke lantai 2 yang jalurnya lewat tangga merah putih itu,” ucapnya sambil tersenyum, disambut tawa para peserta.
“Saya pernah sekali diperiksa di sana. Walau dilayani dengan baik, rasanya tetap tidak enak. Jadi mari kita belajar dari pengalaman, jaga amanah, dan terus bangun daerah dengan integritas,” pungkasnya.
Sebelumnya, Wakil Ketua KPK RI, Johanis Tanak, dalam arahannya menjelaskan bahwa strategi pemberantasan korupsi yang dilakukan KPK mencakup tiga pendekatan utama, yakni pendidikan, pencegahan, dan penindakan.
Ia menegaskan bahwa pencegahan korupsi sejak dini merupakan langkah utama dalam menjaga integritas penyelenggara negara. Melalui kegiatan rakor ini, KPK berupaya membangun kesadaran dan komitmen bersama seluruh kepala daerah untuk memperkuat sistem pengawasan dan tata kelola pemerintahan.
Turut hadir mendampingi Bupati Barru, Ketua DPRD Barru, Pj Sekda Barru, Kepala Inspektorat Kabupaten Barru serta admin MCP (Monitoring Center for Prevention) Kabupaten Barru.
