Barru, 4 Maret 2025 – Pemerintah Kabupaten Barru mengadakan Rapat Koordinasi (Rakor) dalam rangka pengendalian inflasi tahun 2025, yang dirangkaikan dengan akselerasi sertifikasi produk halal. Kegiatan ini dilaksanakan di Ruang Basic Kantor Bupati Barru, pada hari Selasa, 4 Maret 2025, dan diselenggarakan secara virtual melalui Zoom.
Rakor tersebut dihadiri oleh sejumlah pejabat penting, termasuk Bupati Barru Andi Ina Kartika Sari, Wakil Bupati Barru Dr. Ir. Andi Abustan B., Kajari Barru Syamsurezki, serta pejabat lainnya, termasuk kepala dinas dan perwakilan dari sejumlah instansi terkait. Kegiatan ini juga dihadiri oleh Menteri Dalam Negeri Prof. Tito Karnavian yang menyampaikan sambutan penting mengenai tren inflasi di Indonesia dan pentingnya sertifikasi halal bagi produk dalam negeri.
Sambutan Menteri Dalam Negeri, Prof. Tito Karnavian
Dalam sambutannya, Prof. Tito Karnavian menyampaikan bahwa berdasarkan PP No. 42 Tahun 2024, penyelenggaraan bidang jaminan produk halal sangat penting. Ia juga menyoroti fakta bahwa Indonesia memiliki populasi Muslim terbesar di dunia, dengan lebih dari 284 juta jiwa. Bahkan, menurut survei, sekitar 87,2% masyarakat Indonesia lebih memilih produk halal. Indonesia pun dikenal sebagai negara konsumen dan pengekspor produk halal terbesar.
Di sisi lain, terkait pengendalian inflasi, Tito menyampaikan bahwa tingkat inflasi Indonesia per Februari 2025 mencatatkan penurunan, dengan inflasi tahunan yang tercatat -0,09% dibandingkan Februari 2024. Meskipun demikian, beberapa daerah, seperti Papua Pegunungan, mencatatkan inflasi tertinggi pada angka 7,99%.
Sambutan Kepala BPJPH, Ahmad Haikal Hasan
Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Indonesia, Ahmad Haikal Hasan, turut menyampaikan pentingnya sertifikasi halal untuk memperluas daya saing produk Indonesia di pasar internasional. Ia juga menyoroti bahwa hanya sekitar 3% produk halal Indonesia yang berhasil menembus pasar internasional, sebagian besar karena kurangnya disiplin dalam penerbitan sertifikat halal. Selain itu, pemerintah memberikan peluang bagi mantan pekerja PT. Sritex yang terdampak PHK untuk berperan sebagai pendamping produk halal, guna mempercepat akselerasi sertifikasi halal di Indonesia.
Catatan Perkembangan Harga Komoditas
Dalam kesempatan ini, Kepala BPS Barru, Amalia Adininggar Widyasanti, menyampaikan beberapa perkembangan penting terkait harga komoditas yang berdampak pada inflasi, di antaranya:
Kenaikan harga cabai merah dan cabai rawit.
Penurunan harga jagung tingkat peternak.
Penyesuaian tarif PDAM yang menerapkan tarif baru.
Penyesuaian harga BBM non-subsidi.
Penyampaian Kepala Pusat Data dan Informasi Pangan, Dr. Kelik Budiana
Dr. Kelik Budiana, Kepala Pusat Data dan Informasi Pangan Badan Pangan Nasional, melaporkan tentang perkembangan harga sejumlah komoditas pangan, seperti beras, cabai rawit merah, bawang putih, minyak goreng, dan daging kerbau. Pihaknya juga mencatat adanya upaya pemerintah untuk menstabilkan harga pangan, seperti operasi pasar untuk mengendalikan harga minyak goreng dan daging kerbau menjelang bulan Ramadan dan Idulfitri.
Peran TNI dalam Swasembada Pangan
Brigjen TNI Ito Hediarto, Staf Ahli Panglima TNI, turut mengungkapkan komitmen TNI dalam mendukung program prioritas nasional, termasuk swasembada pangan, pengentasan kemiskinan, dan hilirisasi energi. Ia menyampaikan bahwa TNI akan fokus pada luasan tanam dan mendukung Bulog dalam mendistribusikan pangan, khususnya gabah, untuk mendukung ketahanan pangan nasional.
Tindak Lanjut dan Kolaborasi Antar Instansi
Selain itu, Kepala Divisi Hubungan Kelembagaan Perum Bulog, Epi Sulandri, melaporkan bahwa Bulog telah merealisasikan penyaluran SPHP beras sebanyak 104.442 ton pada tahun 2025, dengan saluran distribusi yang mencakup pengecer, pemerintah daerah, dan sinergi BUMN.
Dengan berbagai pencapaian ini, Rakor yang dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan ini menunjukkan sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan sektor swasta dalam menghadapi tantangan pengendalian inflasi dan peningkatan sertifikasi produk halal di Indonesia. Pemerintah Barru berkomitmen untuk terus mendukung upaya ini melalui koordinasi dan kerjasama yang lebih intensif.
