BARRU — Rencana pembangunan fasilitas docking kapal di Dusun Pallambara, Desa Siddo, Kecamatan Soppeng Riaja, mendapat perhatian serius Komisi II DPRD Kabupaten Barru. Kelengkapan perizinan, kesesuaian tata ruang hingga potensi dampak terhadap masyarakat pesisir menjadi sejumlah hal yang dibahas dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP), Senin (31/8/2026).
RDP tersebut digelar untuk mendalami kesiapan PT Docking Awwerange Sulawesi dalam merealisasikan rencana pembangunan docking kapal di wilayah pesisir Desa Siddo.
Rapat dipimpin Ketua Komisi II DPRD Barru Syamsul Rijal, S.Pd., didampingi Wakil Ketua Komisi II Herman Jaya, S.Pi. Hadir pula anggota Komisi II H. Muhammad Akil, S.Pd., M.Pd., Hj. Sri Wulandari, S.E., Susanti, S.E., dan Syahrul Ramdani, S.T.
Dari jajaran Pemerintah Kabupaten Barru, hadir Kepala BAPPRIDA bersama perwakilan Dinas Perikanan, DPMPTSP dan Dinas Lingkungan Hidup. Pertemuan tersebut juga melibatkan pihak perusahaan, HMI, LSM, KIBAR Barru, Pemerintah Desa Siddo, kelompok nelayan serta unsur masyarakat lainnya.
Dalam forum tersebut, pihak PT Docking Awwerange Sulawesi menyampaikan perkembangan dokumen dan perizinan yang telah dipenuhi. Beberapa dokumen yang telah terbit maupun diselesaikan antara lain OSS/NIB, KKPR darat, dokumen lingkungan berupa UKL-UPL, persetujuan terkait lalu lintas serta izin prinsip atau rekomendasi.
Selain itu, perusahaan juga menjelaskan proses integrasi pemanfaatan ruang darat dan laut yang berkaitan dengan rencana kegiatan docking.
Meski sejumlah dokumen telah dipenuhi, Komisi II mencermati masih adanya persyaratan yang belum selesai atau masih dalam proses. Salah satunya Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) untuk bangunan yang memang telah dipersyaratkan, serta sejumlah perizinan teknis dan sektoral yang berkaitan dengan operasional docking kapal.
Aspek pemanfaatan ruang laut juga menjadi perhatian. DPRD meminta adanya kepastian mengenai legalitas penggunaan wilayah perairan apabila fasilitas docking nantinya masuk atau memanfaatkan kawasan laut.
Wakil Ketua Komisi II DPRD Barru Herman Jaya, S.Pi., mengatakan pihaknya tidak menutup pintu terhadap investasi.Menurutnya, investasi justru perlu didorong selama dijalankan sesuai ketentuan dan mampu memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Kita mendukung investasi masuk ke Kabupaten Barru karena dapat membuka lapangan pekerjaan dan menggerakkan perekonomian masyarakat. Namun, investasi harus berjalan beriringan dengan kepatuhan terhadap aturan,” kata Herman.
Ia menegaskan, dokumen yang belum diterbitkan harus diselesaikan sesuai tahapan dan ketentuan sebelum perusahaan menjalankan aktivitas yang mensyaratkan dokumen atau izin tersebut.
Herman juga mengingatkan agar rencana pembangunan tidak hanya dilihat dari sisi investasi, tetapi juga mempertimbangkan karakteristik lokasi yang berada di kawasan pesisir.
Menurutnya, keberadaan docking kapal berpotensi memberikan dampak ekonomi yang besar, tetapi pada saat yang sama perlu memperhatikan tata ruang, sempadan pantai, kelestarian lingkungan serta keberlangsungan aktivitas masyarakat nelayan.
“Kegiatan docking ini bersentuhan langsung dengan kawasan pesisir dan kehidupan masyarakat nelayan. Karena itu jangan hanya melihat berapa jumlah izin yang sudah dimiliki. Kita harus memastikan koordinat dan luas wilayahnya, kesesuaian ruang darat dan laut, sempadan pantai, pengelolaan lingkungan serta dampaknya terhadap aktivitas nelayan,” tegasnya.
Komisi II selanjutnya meminta organisasi perangkat daerah (OPD) terkait melakukan verifikasi secara menyeluruh terhadap dokumen yang disampaikan pihak perusahaan.
Verifikasi tersebut mencakup nama dokumen, nomor dokumen, instansi yang menerbitkan hingga kesesuaiannya dengan rencana pembangunan dan kondisi di lapangan.
Dalam RDP, sejumlah pihak di luar pemerintah dan perusahaan juga diberikan kesempatan menyampaikan pandangan. HMI, LSM, KIBAR Barru, pemerintah desa serta kelompok nelayan menyampaikan masukan terkait rencana pembangunan docking di wilayah tersebut.
Komisi II berharap seluruh pihak dapat menjaga komunikasi dan koordinasi selama proses pembangunan. Perusahaan juga didorong untuk melibatkan masyarakat sekitar dalam kegiatan ekonomi yang muncul dari investasi tersebut.
“Kita berharap keberadaan docking ini nantinya tidak hanya menguntungkan perusahaan, tetapi juga membuka kesempatan kerja bagi masyarakat lokal, memberdayakan masyarakat pesisir dan memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Barru,” pungkas Herman.
