Barru – Polres Barru menggelar rapat optimalisasi layanan BBM bersubsidi bagi nelayan Kabupaten Barru bersama Pemerintah Kabupaten Barru, Pertamina, pengelola SPBU, pemerintah desa, dan perwakilan nelayan di Aula Wira Bhakti Satria Polres Barru, Selasa (1/9/2026).
Rapat dipimpin Wakapolres Barru Kompol Hardjoko, S.H., M.H., dan membahas sejumlah kendala dalam penyaluran BBM bersubsidi, termasuk pemerataan pelayanan, antrean, pembagian wilayah pelayanan, serta verifikasi surat rekomendasi nelayan.
Wakapolres Barru mengatakan, pertemuan tersebut menjadi forum untuk mencari solusi bersama agar kebutuhan BBM nelayan dapat terpenuhi tanpa mengganggu pelayanan SPBU kepada masyarakat lainnya.
“Yang kita harapkan adalah adanya kesepahaman antara nelayan dan pihak SPBU, sehingga kebutuhan BBM untuk operasional nelayan dapat terpenuhi dengan baik, sementara pelayanan SPBU tetap berjalan sesuai ketentuan,” ujar Kompol Hardjoko.
Menurutnya, penyelesaian persoalan BBM bersubsidi perlu dilakukan melalui koordinasi dan komunikasi antarpihak. Dengan demikian, penyaluran BBM dapat berjalan tertib sekaligus mendukung aktivitas nelayan dan perekonomian masyarakat di Kabupaten Barru.
Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Barru H. Muhammad Ushuluddin menyampaikan, berdasarkan data Dinas Perikanan, terdapat 4.517 nelayan yang terdata di Kabupaten Barru. Dari jumlah tersebut, sebanyak 3.132 nelayan telah memiliki izin atau rekomendasi untuk pengambilan BBM bersubsidi yang tersebar pada enam SPBU.
Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Barru Iptu A. Fadly Yusuf, S.H., M.H., menekankan pentingnya pengaturan pelayanan agar tidak terjadi penumpukan maupun penyalahgunaan dalam proses pengambilan BBM bersubsidi.
“Perlu ada kesepahaman mengenai pembagian zona pelayanan, verifikasi surat rekomendasi, pengaturan waktu pengambilan, serta pengawasan terhadap penggunaan surat kuasa. Dari sisi kepolisian, kami akan terus melakukan koordinasi dan langkah preventif untuk mencegah penyalahgunaan BBM bersubsidi maupun potensi gangguan kamtibmas,” jelasnya.
Dalam rapat tersebut, perwakilan nelayan juga menyampaikan sejumlah aspirasi, salah satunya terkait kebutuhan penambahan lokasi pengambilan BBM bersubsidi bagi nelayan Kecamatan Tanete Rilau. Nelayan berharap pelayanan dapat diperluas sehingga tidak terjadi penumpukan pada SPBU tertentu.
Pihak SPBU menyampaikan kesiapan memberikan pelayanan kepada nelayan yang memenuhi persyaratan. Namun, diperlukan pengaturan waktu dan pembagian pelayanan agar antrean nelayan tidak bercampur dengan kendaraan angkutan lainnya.
Perwakilan Pertamina turut menjelaskan bahwa setiap SPBU memiliki alokasi BBM sesuai kuota yang ditetapkan. Pengawasan juga diperkuat melalui sistem digitalisasi dan CCTV untuk memantau transaksi. Apabila ditemukan transaksi yang tidak sesuai ketentuan, dapat dilakukan tindakan sesuai mekanisme yang berlaku.
