Barru – Mewakili Bupati Barru, Wakil Bupati Barru Abustan A. Bintang, membuka secara resmi membuka secara resmi High Level Meeting Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) yang dirangkaikan dengan Launching QRIS SIAP Pasar, Evaluasi Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Triwulan I Tahun 2026, serta Penyerahan SPPT PBB-P2 dan DHKP Tahun 2026, di Lantai 6 MPP Kantor Bupati Barru, Kamis (23/4/2026).
Dalam sambutannya, Abustan mengapresiasi penggabungan empat agenda penting sekaligus. Menurutnya, langkah ini mencerminkan efisiensi anggaran dan waktu yang patut dicontoh.
“Hari ini kita memulai acara yang efisien. Empat acara disatukan sehingga tidak terlalu banyak makan ongkos. Ke depan, tolong dicari tautan rapat yang beririsan. Jangan sampai kita hanya NATO: No Action, Talk Only,” ujarnya
Abustan menegaskan bahwa digitalisasi daerah bukan lagi pilihan, melainkan keharusan. Ia menginstruksikan seluruh aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemkab Barru termasuk kepala desa, lurah, camat, dan kepala puskesmasuntuk memiliki mobile banking dan aktif bertransaksi menggunakan QRIS.
“Negara mengeluarkan biaya besar untuk mencetak uang kertas. Dengan digital, kita efisien, aman, dan cepat. Saya minta semua ASN bertransaksi nontunai. Kalau masih ada kepala dinas yang bawa uang kontan, nilai kinerjanya akan diturunkan,” tegasnya.
Ia juga menyoroti rendahnya capaian digitalisasi Barru sebelumnya akibat kesalahan metode penghitungan yang hanya mencakup nasabah Bank Sulselbar. Padahal, mayoritas ASN menggunakan bank lain seperti BRI, BNI, dan Mandiri.
Lebih jauh, Abustan tetap mengingatkan pentingnya perlindungan masyarakat. Ia meminta Bapenda bersama seluruh perbankan untuk menggencarkan edukasi melalui baliho, banner, dan pendampingan langsung di pasar-pasar.
“QRIS itu positif, tapi tidak sedikit juga risikonya. Kesalahan ketik transfer, penipuan digital itu nyata. Edukasi harus masif. Jangan sampai masyarakat menjadi korban,” pesannya.
Wakil Bupati juga menyoroti capaian PAD Kabupaten Barru yang hingga April 2026 belum mencapai 25 persen. Ia menilai kondisi tersebut menunjukkan masih adanya hambatan (bottleneck) di tingkat OPD teknis, seperti Dinas PU, Perhubungan, Kesehatan, hingga sektor pariwisata.
“Semua OPD harus bergerak. Pemanfaatan aset daerah, retribusi, hingga layanan BLUD harus dioptimalkan. Jangan ada yang jalan di tempat,” tegasnya.
Ia mengajak seluruh elemen, mulai dari pemerintah, perbankan, hingga masyarakat, untuk bekerja kolaboratif dan inovatif dalam mencapai target tersebut.
Mengakhiri sambutannya, Wakil Bupati mengingatkan bahwa seluruh upaya tersebut bermuara pada visi besar Bupati Barru, yakni “Sejahtera Lebih Cepat”.
“Tidak ada hasil tanpa kerja keras. Kalau kita ingin masyarakat sejahtera lebih cepat, maka kita juga harus bergerak lebih cepat,” pungkasnya.
Sementara Pimpinan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan melalui Asisten Manajer Sistem Pembayaran, I Putu Khrisnayudi Widya, mengungkapkan bahwa peringkat digitalisasi Kabupaten Barru menurun berada diperingkat 36 dari 70 kabupaten se-Sulawesi Selatan.
Penurunan tersebut disebabkan lemahnya aspek proses internal, seperti dokumentasi dan pelaporan kegiatan, meskipun edukasi kepada masyarakat dinilai sangat baik.
Ia juga menyoroti rendahnya penggunaan mobile banking oleh ASN Pemkab Barru dan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) yang dimiliki Barru belum pernah digunakan,
Meski demikian, ia mengapresiasi peluncuran pasar digital di Barru (Qris SIAP PASAR) yang menjadi yang kedua di Sulawesi Selatan setelah Makassar. Data BI menunjukkan transaksi QRIS Barru pada Januari 2026 mencapai Rp13 miliar dengan lebih dari 27 ribu merchant.
Untuk perbaikan, Ia merekomendasikan penyusunan roadmap digitalisasi 2026–2030, peningkatan dokumentasi dan pelaporan, serta partisipasi dalam Championship TP2DD.
“Masalah utamanya bukan teknologi atau infrastruktur, tapi eksekusi. Failing to plan is planning to fail,” pungkas I Putu Khrisnayudi Widya.
Kemudian Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Barru, Hj. Andi Hilmanida, S.S.T.P., M.Si., dalam menyampaikan bahwa seluruh transaksi Pendapatan Asli Daerah (PAD), baik pajak maupun retribusi, ditargetkan tidak lagi menggunakan uang tunai pada tahun 2026.
“Kami tidak mengharapkan lagi ada transaksi tunai. Ke depan, seluruh pembayaran pajak dan retribusi akan dilakukan secara non-tunai melalui QRIS, virtual account, maupun mobile banking,” tegasnya.
Untuk mendukung hal tersebut, Bapenda telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) PAD yang melibatkan berbagai pihak, termasuk Kejaksaan, Kepolisian, serta UPTD Samsat. Langkah ini diharapkan mampu memperkuat pengawasan sekaligus mengoptimalkan potensi pendapatan daerah.
Salah satu terobosan yang diluncurkan adalah program QRIS SIAP (Sehat, Inovatif, Aman Pakai) Pasar, yang menyasar para pelaku usaha di pasar tradisional agar mulai beralih ke sistem pembayaran digital. Program ini juga diiringi dengan peningkatan literasi dan inklusi keuangan digital bagi masyarakat dan wajib pajak.
Menurutnya, keberhasilan digitalisasi ini sangat bergantung pada sinergi antara pemerintah daerah, perbankan, dan seluruh pemangku kepentingan. Dukungan dari Bank Sulselbar Cabang Barru pun menjadi salah satu faktor penting dalam mendorong percepatan implementasi di lapangan.
Turut hadir, Unsur Forkopimda Barru, Plh Sekda Barru, pimpinan perbankan, jajaran kepala OPD pengelola PAD, camat, lurah dan kepala desa, para Kepala UPT Puskesmas, kepala pasar dan undangan lainnya.
