BARRU — Bupati Barru, Andi Ina Kartika Sari, S.H., M.Si., menegaskan komitmennya memastikan pelayanan dan distribusi BBM di Kabupaten Barru berjalan tertib, adil, dan tidak merugikan masyarakat.
Komitmen itu ditegaskan saat Bupati melakukan inspeksi mendadak (sidak) di SPBU Lipukasi, Sabtu (12/9/2026), sebagai tindak lanjut rapat Forkopimda Plus yang digelar sehari sebelumnya, Jumat (11/9/2026).
Dalam sidak tersebut, Bupati Baŗru yang turut didampingi, Sekda Baŗru, A. Syarifuddin. S. Ip. M. Si. Kadis Perindustrian,Perdagangan dan Tenaga Kerja, Syamsir S.IP. M. Si, dan Kasat Pol PP, Damkar dan Penyelamatan, Wirman Firdaus. S. STP. M. Si, menyoroti sejumlah persoalan yang dinilai turut memicu antrean panjang, mulai dari pola pelayanan SPBU, pengaturan pergantian shift petugas, persoalan kuota dan distribusi BBM, hingga kesiapan SPBU menghadapi gangguan listrik.
Salah satu yang menjadi perhatian Bupati adalah pengurangan kuota BBM. Pada 2025, setiap SPBU memperoleh kuota sekitar 16 ton Solar dan 16 ton Pertalite per hari. Namun sejak Januari 2026, kuota tersebut berkurang menjadi sekitar 8 ton Solar dan 8 ton Pertalite per hari.
Bupati mempertanyakan jika pengurangan kuota tersebut disebut sebagai salah satu pemicu kelangkaan, mengapa kondisi tersebut baru terasa pada bulan Agustus.
“Kalau alasan kuota menjadi pemicu kelangkaan, kita juga mempertanyakan. Kuota sudah berkurang sejak Januari. Tetapi Januari sampai Juli masih normal-normal saja. Kenapa baru Agustus baru mulai terasa?” ,tegas Andi Ina.
Menurutnya, persoalan BBM harus dilihat secara utuh, tidak hanya dari sisi kuota. Pemerintah bersama pihak terkait perlu mengevaluasi ketersediaan stok, distribusi, pola konsumsi, mekanisme penyaluran hingga pelayanan di SPBU.
Bupati juga menyoroti pengaturan shift petugas SPBU yang dinilai menjadi salah satu pemicu penumpukan kendaraan.
Ia menegaskan, pergantian shift tidak boleh menghentikan pelayanan sepanjang stok BBM masih tersedia. Serah terima petugas harus dilakukan tanpa menghentikan penjualan.
“Kalau stok masih ada, pelayanan tidak boleh dihentikan. Pergantian shift harus dilakukan dengan serah terima petugas. Jangan menghentikan pelayanan sementara stok masih tersedia,” tegasnya.
Bupati menekankan tidak boleh ada stok yang sengaja ditahan atau disimpan sementara masyarakat masih membutuhkan BBM.
“Yang kita jaga adalah masyarakat. Selama stok tersedia, pelayanan harus tetap berjalan,” ujarnya.
Untuk mengantisipasi terhentinya pelayanan akibat gangguan listrik PLN, Bupati juga berharap setiap SPBU memiliki dan menyiapkan mesin generator/genset sebagai sumber listrik cadangan.
Menurutnya, gangguan listrik tidak boleh serta-merta membuat pelayanan pengisian BBM terhenti, terutama ketika masyarakat sedang membutuhkan BBM dan terjadi antrean.
“Setiap SPBU saya harapkan menyiapkan generator. Kalau listrik PLN padam, pelayanan jangan langsung berhenti. Harus ada langkah antisipasi agar masyarakat tetap bisa dilayani,” tegas Andi Ina.
Ia menilai kesiapan sarana pendukung merupakan bagian penting dari kualitas pelayanan SPBU, terlebih dalam situasi antrean dan kebutuhan BBM yang tinggi.
Andi Ina memahami Barru merupakan daerah lintasan yang dilalui kendaraan dari berbagai daerah. Namun, kondisi tersebut tidak boleh mengesampingkan kebutuhan masyarakat Barru.
“Barru memang daerah lintasan. Kita memahami itu. Tetapi warga Barru juga harus didahulukan. Jangan sampai masyarakat Barru kesulitan mendapatkan BBM di daerahnya sendiri,” katanya.
Khusus nelayan dan petani, Bupati mengingatkan agar penyaluran BBM dilakukan sesuai kuota yang telah ditetapkan.
“Nelayan dan petani harus patuh pada kuota. Jangan lintas SPBU. Kita ingin distribusi BBM tepat sasaran dan adil,” tegasnya.
Bupati juga meminta agar pelayanan di seluruh SPBU dilakukan secara terkoordinasi sehingga tidak terjadi penumpukan kendaraan pada satu titik.
“Seharusnya pengisian di SPBU dilakukan secara serentak dan terkoordinasi. Jangan sampai kendaraan menumpuk di satu SPBU, sementara SPBU lainnya tidak bisa melayani,” jelasnya.
Sebagai langkah konkret, Bupati meminta Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Tenaga Kerja Kabupaten Barru bersama Satpol PP melakukan pemantauan langsung terhadap seluruh SPBU yang berada di wilayah Kabupaten Barru.
Pemantauan diminta dilakukan secara menyeluruh, termasuk memastikan ketersediaan stok, pola pelayanan, pengaturan shift petugas, kesiapan generator, serta kepatuhan terhadap ketentuan penyaluran BBM.
“Saya minta Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Tenaga Kerja bersama Satpol PP turun langsung memantau semua SPBU di Barru. Jangan hanya menunggu laporan. Kita harus melihat langsung kondisi di lapangan dan memastikan pelayanan kepada masyarakat berjalan sebagaimana mestinya,” tegas Andi Ina.
Menurut Bupati, pemerintah tidak boleh hanya menerima laporan dari belakang meja. Kondisi di lapangan harus dipastikan secara langsung sehingga setiap persoalan dapat segera diidentifikasi dan dicarikan solusi.
Sidak di SPBU Lipukasi menjadi bagian dari langkah nyata Pemerintah Kabupaten Barru menindaklanjuti hasil rapat Forkopimda Plus sekaligus memastikan persoalan BBM ditangani secara serius.
Bupati menegaskan, pemerintah akan terus mengawal persoalan tersebut bersama pihak terkait agar masyarakat mendapatkan pelayanan BBM yang tertib, adil, transparan, tepat sasaran, dan berkelanjutan.
“Pemerintah harus hadir ketika masyarakat menghadapi persoalan. Kita tidak hanya rapat, tetapi turun langsung, melihat persoalannya dan memastikan ada solusi,” pungkasnya.
