PAREPARE – Pemerintah Kabupaten Barru menegaskan kembali komitmennya dalam memberikan jaminan perlindungan kesehatan bagi seluruh lapisan masyarakat. Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Barru, Andi Syarifuddin, S.IP., M.Si., saat menghadiri Rapat Rekonsiliasi Data Iuran Wajib Triwulan II Tahun 2026 yang berlangsung di Ruang Rapat BPJS Kesehatan Cabang kota Parepare, Senin (13/7/2026).
Dalam sambutannya, Sekda Barru selaku Ketua Rekonsiliasi Iuran menyampaikan bahwa pertemuan berkala ini memiliki nilai yang sangat strategis. Melalui forum ini, pemerintah daerah dapat melihat langsung progres serta mengidentifikasi berbagai kendala yang perlu dikoordinasikan demi meningkatkan mutu pelayanan kesehatan, sekaligus mengawal kebijakan pimpinan dalam mempertahankan predikat Universal Health Coverage (UHC) Prioritas di Kabupaten Barru.
“Kami harus memastikan kepesertaan aktif BPJS Kesehatan di Kabupaten Barru tidak boleh berada di bawah 80 persen. Pemkab Barru berkomitmen tinggi bahwa tidak ada masyarakat miskin yang tidak kami tanggung jaminan kesehatannya,” tegas Sekda Barru.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa jaminan kesehatan ini diupayakan untuk terus menyasar masyarakat dari berbagai tingkat kesejahteraan.Namun, diakui bahwa tantangan ke depan tidaklah mudah mengingat saat ini pemerintah daerah sedang melakukan efisiensi anggaran belanja.
Meski di tengah keterbatasan anggaran yang ada, Pemkab Barru optimis target capaian BPJS Kesehatan tetap dapat terpenuhi secara optimal. Kuncinya terletak pada kolaborasi antara pemerintah kab. Barru dan BPJS Kesehatan disertai tata kelola keuangan yang akuntabel dalam mewujudkan pelayanan kesehatan yang baik dan mewujudkan pembangunan berkelanjutan.
“Kolaborasi yang kuat antara Pemkab Barru dan BPJS Kesehatan sangat penting untuk mewujudkan tata kelola yang baik. Ke depan, masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait harus lebih cermat dan terukur dalam mengatur serta mengalokasikan anggaran BPJS ini,” tambahnya.
Sinergi lintas sektor ini diharapkan mampu melahirkan solusi taktis dalam menjaga keberlanjutan program jaminan kesehatan nasional di Kabupaten Barru.
Rapat rekonsiliasi tersebut turut dihadiri Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kab. Barru,
Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Barru, Kepala Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kab. Barru, serta Kepala BPJS Kesehatan Cabang Parepare beserta jajarannya.
