Barru — Pemerintah Kabupaten Barru secara resmi menandatangani Kesepakatan Bersama (MoU) dengan Pilar Nusantara (PINUS) Sulawesi Selatan tentang Kerja Sama Penerapan Ecological Fiscal Transfer (EFT) dan Pengelolaan Lingkungan Berkelanjutan di Kabupaten Barru.
Penandatanganan berlangsung di Ruang Rapat Pimpinan Lantai V Menara Mall Pelayanan Publik (MPP), Senin (29/12/2025).
MoU tersebut ditandatangani langsung oleh Bupati Barru Andi Ina Kartika Sari dan Direktur Pilar Nusantara (PINUS) Sulawesi Selatan, Syamsuddin Awing. Kegiatan ini turut disaksikan oleh Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Barru Abubakar, S.Sos, serta Kepala Bappelitbangda Kabupaten Barru H. Andi Unru, ST.MSP. Program Official Pinus Awalita, Fains Manager Erna Khuru, CO Barru, Asmi.
Kesepakatan bersama ini menjadi dasar kerja sama para pihak dalam mendorong penerapan Ecological Fiscal Transfer (EFT) sebagai instrumen fiskal berbasis kinerja lingkungan, sekaligus memperkuat pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan di Kabupaten Barru.
Ruang lingkup kerja sama meliputi sosialisasi konsep Transfer Ekologi (TAKE) kepada perangkat daerah, peningkatan kapasitas OPD terkait EFT dan pengelolaan lingkungan, pendampingan penyusunan regulasi dan mekanisme verifikasi EFT, hingga pengembangan dokumen Integrated Areal Development (IAD) Perhutanan Sosial.
Selain itu, kerja sama ini juga mencakup pendampingan masyarakat dalam penguatan aspek ekologi dan ekonomi sirkular serta perluasan jejaring kemitraan pembangunan berwawasan lingkungan.
Usai penandatanganan, Bupati Barru Andi Ina Kartika Sari menegaskan bahwa penandatanganan MoU ini tidak boleh berhenti pada komitmen di atas kertas. Ia berharap seluruh kesepakatan dapat segera ditindaklanjuti secara teknis dan diimplementasikan hingga ke tingkat bawah.
“Kerja sama ini harus memberi dampak nyata. Implementasinya harus sampai ke desa dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, terutama dalam menjaga lingkungan sekaligus meningkatkan kesejahteraan,” tegas Bupati.
Bupati juga meminta seluruh perangkat daerah terkait untuk mengawal pelaksanaan kesepakatan ini secara konsisten dan terintegrasi dengan perencanaan pembangunan daerah, sehingga tujuan ekologis dan pembangunan berkelanjutan dapat berjalan seiring.
Kesepakatan bersama ini selanjutnya akan ditindaklanjuti melalui perjanjian kerja sama teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (HumasIKP)
