MAKASSAR — Pemerintah Kabupaten Barru terus memperkuat transformasi digital dalam penyelenggaraan pemerintahan desa melalui pengembangan sistem desa digital terintegrasi yang diarahkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, akurasi data, transparansi pengelolaan desa, serta efektivitas pengawasan pemerintah daerah.
Penguatan tersebut disosialisasikan kepada 40 Kepala Desa se-Kabupaten Barru bersama perangkat desa yang ditugaskan sebagai administrator dalam kegiatan yang dilaksanakan oleh CV Choice Studio selaku pengembang sistem, di Swiss-Belhotel Panakkukang, Makassar, Sabtu (3/10/2026).
Bupati Barru Andi Ina Kartika Sari, S.H., M.Si., menegaskan bahwa digitalisasi merupakan bagian penting dari komitmen Pemerintah Kabupaten Barru dalam mewujudkan visi “Membangun Desa, Menata Kota.”
Menurutnya, pemanfaatan teknologi bukan sekadar menghadirkan aplikasi, tetapi menjadi instrumen untuk membangun tata kelola pemerintahan yang lebih cepat, transparan, akuntabel, dan berbasis data.
“Kalau kita ingin membangun desa, maka kita harus menggunakan teknologi. Kita ingin memastikan masyarakat mendapatkan pelayanan yang cepat, transparan dan akuntabel,” ujar Bupati.
Sistem desa digital terintegrasi tersebut dirancang untuk menghubungkan berbagai aspek penyelenggaraan pemerintahan desa dalam satu ekosistem. Sistem ini diharapkan memudahkan pengelolaan dan akses data desa sekaligus memungkinkan pemerintah daerah melakukan monitoring dan evaluasi secara lebih efektif.
Bupati menekankan bahwa akurasi data menjadi salah satu kunci dalam menentukan kebijakan dan memastikan program pemerintah tepat sasaran. Integrasi data diharapkan dapat meminimalkan persoalan administrasi kependudukan yang berpotensi memengaruhi ketepatan penyaluran program pemerintah.
Ia mencontohkan masih ditemukannya data penerima BPJS yang tercatat meskipun penerimanya telah meninggal dunia atau berpindah tempat tinggal.
“Data harus kita pastikan benar. Jangan sampai orangnya sudah meninggal atau pindah, tetapi masih tercatat sebagai penerima. Dengan integrasi data, kita berharap hal-hal seperti ini bisa segera diketahui dan ditindaklanjuti,” jelasnya.
Digitalisasi juga diarahkan untuk memperkuat pemantauan kondisi masyarakat di tingkat desa. Pemerintah desa didorong memastikan setiap anak tercatat dalam sistem, memperoleh hak pendidikan, serta dapat segera diidentifikasi apabila terdapat persoalan sosial yang membutuhkan intervensi pemerintah.
Selain pengelolaan data, sistem tersebut diproyeksikan menjadi kanal komunikasi yang lebih cepat antara pemerintah desa dan pemerintah daerah. Persoalan yang muncul di tengah masyarakat dapat disampaikan secara lebih cepat sehingga pemerintah daerah dapat mengetahui dan menindaklanjutinya sesuai kewenangan.
“Tidak mungkin pemerintah daerah setiap hari mendatangi seluruh desa. Tetapi dengan sistem ini, kita bisa melihat dan memantau apa yang terjadi di desa setiap hari,” kata Bupati.
Dari sisi pengawasan, Kepala Dinas PMD PPKB P3A Kabupaten Barru Herman Jaya menjelaskan bahwa pengembangan sistem ini berangkat dari gagasan untuk mengintegrasikan berbagai aspek pengelolaan desa dalam satu platform.
Ia mengibaratkan desa sebagai sebuah rumah besar yang memiliki ruang-ruang dengan fungsi masing-masing. Setiap bagian tetap memiliki ruang pengelolaan dan privasi, namun seluruhnya terhubung dalam satu sistem.
“Gagasannya adalah bagaimana seluruh aspek pengelolaan desa bisa terintegrasi. Desa tetap memiliki ruang untuk mengelola datanya, tetapi pemerintah daerah dapat melakukan monitoring sesuai kebutuhan,” jelas Herman.
Menurutnya, sistem tersebut tidak hanya memudahkan akses terhadap data desa, tetapi juga dapat mendukung transparansi pengelolaan keuangan, termasuk penyusunan dan perhitungan pendapatan desa melalui sistem digital.
Pemerintah Kabupaten Barru juga mendorong agar sistem digital tersebut dapat terintegrasi dengan sistem yang telah digunakan dalam pengelolaan desa, termasuk Six Coverage, sehingga ke depan berbagai kebutuhan pengelolaan pemerintahan desa dapat berada dalam satu ekosistem digital.
Integrasi tersebut dinilai penting untuk menghindari pengelolaan data melalui banyak sistem yang terpisah. Dengan satu ekosistem, pemerintah daerah dapat memperluas jangkauan monitoring tanpa harus melakukan pengawasan secara fisik ke seluruh desa setiap hari.
“Dengan sistem ini, data dapat dipantau dan ditarik setiap hari sesuai kebutuhan. Ini akan membantu pemerintah daerah dalam melakukan monitoring secara lebih cepat dan luas,” kata Herman.
Bagi pemerintah desa, sistem terintegrasi juga diharapkan memperkuat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan pemerintahan serta anggaran. Pencatatan dan penyajian data secara digital akan membantu desa bekerja lebih tertib, sekaligus menyediakan dokumentasi yang dapat ditelusuri dalam pelaksanaan pemerintahan.
Bupati mengingatkan para Kepala Desa agar senantiasa berhati-hati dalam menjalankan amanah, khususnya dalam pengelolaan anggaran desa. Menurutnya, jabatan Kepala Desa merupakan tanggung jawab besar yang harus dijalankan dengan integritas dan orientasi utama pada kepentingan masyarakat.
“Jabatan ini adalah amanah. Kita tidak perlu berpikir terlalu jauh tentang jabatan berikutnya. Yang paling penting adalah bagaimana amanah yang diberikan kepada kita hari ini dapat kita jalankan dengan sebaik-baiknya untuk masyarakat,” tuturnya.
Bupati berharap setiap desa memberikan perhatian serius terhadap pengelolaan sistem dengan menugaskan administrator khusus yang bertanggung jawab memastikan data diperbarui secara berkala dan terhubung dengan sistem pemerintah daerah.
Melalui penerapan sistem desa digital terintegrasi, Pemerintah Kabupaten Barru menargetkan terbentuknya tata kelola pemerintahan desa yang lebih efektif, data yang semakin akurat, pengawasan yang lebih luas, serta pelayanan publik yang semakin cepat dan responsif.
Digitalisasi desa tersebut menjadi bagian dari langkah Pemerintah Kabupaten Barru untuk memastikan kehadiran pemerintah dapat dirasakan masyarakat hingga tingkat desa, sekaligus memperkuat komitmen “Membangun Desa, Menata Kota.”
