BARRU — Pemerintah Kabupaten Barru memperkuat koordinasi lintas sektor untuk mempercepat penanganan kekeringan berkepanjangan akibat fenomena El Niño, dengan memprioritaskan pemenuhan kebutuhan air bersih masyarakat serta kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana lainnya.
Langkah tersebut dibahas dalam rapat lintas sektor yang dipimpin Sekretaris Daerah Kabupaten Barru, Andi Syarifuddin, S.IP., M.Si., di Pos Komando Siaga Darurat Bencana, Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Barru, Senin (12/10/2026).
Rapat ini menjadi forum evaluasi perkembangan kondisi di lapangan, identifikasi kendala penanganan, serta penyusunan langkah strategis dan terukur dalam menghadapi kekeringan, kebakaran hutan dan lahan (karhutla), serta angin kencang.
Dalam arahannya, Sekda Barru menegaskan pentingnya koordinasi berkala antarorganisasi perangkat daerah (OPD) dan instansi terkait agar upaya mitigasi dan penanganan bencana berjalan efektif, khususnya dalam memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat yang semakin terdampak musim kemarau berkepanjangan.
Ia juga mengingatkan bahwa peningkatan status dari siaga darurat menjadi tanggap darurat bencana yang telah disepakati dalam rapat sebelumnya harus ditindaklanjuti dengan langkah operasional yang jelas, termasuk kesiapan personel, sarana dan prasarana, serta dukungan anggaran bagi instansi yang terlibat.
Sekda meminta OPD dan instansi terkait segera memetakan wilayah terdampak serta menyusun rencana distribusi air bersih secara terukur. Perencanaan tersebut harus mencakup lokasi sasaran, volume dan kebutuhan distribusi, frekuensi penyaluran, serta pembagian tugas masing-masing instansi agar bantuan dapat menjangkau masyarakat secara tepat sasaran.
OPD yang menghadapi kendala operasional juga diminta segera berkoordinasi dan mengusulkan kebutuhan anggaran sesuai ketentuan yang berlaku. Langkah ini diperlukan agar pelayanan kebutuhan dasar masyarakat tetap berjalan tanpa terkendala keterbatasan dukungan operasional.
Selain penanganan kekeringan, Sekda mengingatkan seluruh pihak untuk tetap mengantisipasi potensi bencana hidrometeorologi lainnya, termasuk banjir dan tanah longsor apabila hujan dengan intensitas tinggi mulai terjadi.
“Selama kondisi belum normal dan hujan belum turun secara merata, kita perlu tetap waspada. Kesiapsiagaan harus terus diperkuat, baik dalam penanganan kekurangan air bersih maupun dalam mengantisipasi kemungkinan terjadinya bencana lainnya,” tegasnya.
Untuk jangka panjang, ia mendorong kajian terhadap pembangunan embung atau bendungan sebagai sumber cadangan air yang dapat dimanfaatkan masyarakat saat musim kemarau. Upaya tersebut perlu didukung perencanaan teknis yang matang dan penganggaran sesuai kebutuhan.
Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Barru, Umar Sinampe, S.KM., M.Kes., menjelaskan bahwa berdasarkan prediksi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), wilayah pesisir barat Sulawesi Selatan, termasuk Kabupaten Barru, diperkirakan mengalami peningkatan curah hujan pada dasarian pertama Desember.
“Untuk Oktober dan November, wilayah kita masih berpotensi mengalami curah hujan rendah, sekitar 0 sampai 20 milimeter,” jelasnya.
Menurut Umar, kondisi tersebut perlu diantisipasi mengingat ketersediaan air baku di Kabupaten Barru semakin terbatas. Sebagai langkah jangka pendek, BPBD mendorong penggalakan sumur gali di tujuh kecamatan sebagai salah satu alternatif pemenuhan kebutuhan air masyarakat.
Ia juga menekankan pentingnya menjaga kawasan hutan di wilayah hulu untuk mempertahankan ketersediaan air dan mengurangi risiko bencana. Sementara itu, pembangunan embung atau bendungan dapat menjadi alternatif solusi jangka panjang yang memerlukan kajian teknis dan dukungan anggaran memadai.
Dalam kesempatan tersebut, Umar melaporkan bahwa BPBD telah melakukan asesmen terhadap 273 rumah terdampak angin kencang dan menyalurkan bantuan logistik dasar bersama Dinas Sosial. Penanganan kerusakan rumah selanjutnya dikoordinasikan bersama Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) dan instansi terkait dengan mempertimbangkan tingkat kerusakan, ketersediaan anggaran, serta ketentuan yang berlaku.
Rapat tersebut dihadiri Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Barru, perwakilan Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (PUTR), Dinas Lingkungan Hidup, Satuan Polisi Pamong Praja, Damkar dan Penyelamatan, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Perhubungan, Dinas Peternakan, dan Dinas Kesehatan, serta Kepala Dinas Pangan, Ketahanan Pangan Holtikultura dan Perkebunan, Direktur Utama PDAM, dan para camat se-Kabupaten Barru.
Melalui koordinasi lintas sektor ini, Pemkab Barru mendorong seluruh perangkat daerah dan instansi terkait untuk memperkuat sinergi, memastikan distribusi bantuan berjalan tepat sasaran, serta meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi dampak kekeringan dan potensi bencana lainnya.
