MAKASSAR – Pemerintah Kabupaten Barru terus berkomitmen meningkatkan kualitas dan kemudahan akses pelayanan bagi masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan hadirnya Bupati Barru, Andi Ina Kartika Sari S.H.,M.Si., dalam kegiatan
Penandatanganan Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) dengan Kepala Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Sulawesi Selatan, Barat, Tenggara (Sulselbartra) Immanul Hakim terkait optimalisasi penyelenggaraan pelayanan perpajakan di Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Barru.
Kegiatan tersebut berlangsung di Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara (Sulselbartra), Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, Kamis (12/11/2026).
Melalui kolaborasi lintas instansi ini berbagai layanan administrasi perpajakan
nantinya akan terintegrasi langsung dalam satu atap di gedung Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Barru. Hal ini diharapkan mampu memangkas birokrasi, menghemat waktu, serta memberikan kenyamanan bagi masyarakat maupun pelaku usaha dalam mengurus berbagai keperluan administrasi pajak mereka dengan lebih mudah, cepat, dan efisien tanpa harus melakukan perjalanan jauh.
Bupati Barru, Andi Ina Kartika Sari, S.H., M.Si., menyampaikan bahwa kehadiran layanan perpajakan di MPP merupakan wujud nyata komitmen pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan publik yang inklusif, transparan, dan mudah dijangkau.
“Kami menyambut baik sinergi dan kerja sama strategis dengan Kanwil DJP ini. Dengan diintegrasikannya layanan perpajakan di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Barru, kami ingin memastikan bahwa masyarakat mendapatkan kemudahan akses, kecepatan, dan kenyamanan dalam satu tempat. Ini adalah bagian dari komitmen kami untuk terus mendekatkan pelayanan kepada warga serta mendukung peningkatan kepatuhan dan kesadaran pajak di daerah,” ujar Andi Ina Kartika Sari.
Langkah sinergis antara Pemerintah kabupaten Barru dan DJP ini diharapkan mampu mendorong peningkatan kepatuhan wajib pajak daerah, mendukung iklim investasi yang kondusif, serta mengoptimalkan pelayanan prima berbasis integrasi lintas instansi.
