Barru – Penandatanganan Nota Kesepakatan Bersama APBD 2026 berlangsung dinamis setelah Bupati Barru, Andi Ina Kartika Sari, S.H., M.Si., memaparkan arah kebijakan fiskal dan strategi pembangunan daerah yang menjadi fokus pemerintahannya. Pada kegiatan yang digelar Kamis malam (27/11/2025) tersebut, Bupati tidak hanya memberikan apresiasi kepada DPRD Barru, tetapi juga menegaskan pentingnya memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta memperluas upaya jemput bola anggaran ke pemerintah pusat.
Bupati menjelaskan bahwa PAD Barru saat ini berada di angka lebih dari Rp100 miliar, termasuk pendapatan rumah sakit yang sebagian besar sudah teralokasi untuk kebutuhan layanan. Kondisi itu, menurutnya, menuntut pemerintah daerah untuk terus menggagas inovasi agar pendapatan bisa tumbuh lebih kuat dan lebih mandiri.
Di hadapan peserta rapat, Bupati Andi Ina juga menceritakan pengalaman berkesan saat bertemu mantan Perdana Menteri Singapura II, Goh Chok Tong. Dari pertemuan itu, ia mendengar langsung bagaimana Singapura memulai kebangkitannya setelah dipisahkan dari Malaysia. Salah satu keputusan strategis yang diceritakan Goh adalah langkah berani Lee Kuan Yew membuka pintu investasi secara besar-besaran demi memacu pertumbuhan ekonomi. Amerika Serikat menjadi investor pertama yang masuk ke Negeri Singa tersebut, dengan jaminan stabilitas dan kepastian investasi dari pemerintahnya.
“Beliau menjelaskan bagaimana kebijakan Lee Kuan Yew yang membuka pintu investasi tanpa hambatan membawa Singapura menuju status negara maju seperti saat ini,” tutur Bupati.
Inspirasi tersebut, lanjutnya, menjadi pengingat bahwa keberanian mengambil peluang sangat penting dalam membangun daerah, meski harus tetap disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan lokal di Barru.
Lebih jauh, Bupati memaparkan berbagai hasil nyata dari strategi jemput bola yang diterapkan pemerintah daerah selama ini. Melalui pendekatan proaktif dan jaringan komunikasi yang kuat dengan kementerian, Barru berhasil mengamankan tambahan anggaran besar dari pusat. Deretan capaian tersebut termasuk Rp400 miliar dana transfer, Rp300 miliar untuk Program Sekolah Rakyat, Rp61 miliar untuk Inpres Jalan Daerah (IJD), Rp43 miliar dukungan Kementerian Pertanian, serta Rp22 miliar per titik untuk program Kampung Nelayan Merah Putih.
“Ini membuktikan bahwa kalau kepala daerah tidak bergerak, anggaran tidak akan datang sendiri,” tegasnya.
Ia juga menegaskan bahwa perjalanan dinas ke pusat adalah bagian dari prosedur resmi pemerintahan. Penggunaan dana pribadi justru berpotensi menimbulkan salah persepsi dan tidak tercatat sebagai upaya resmi daerah dalam memperjuangkan anggaran.
Selain pemerintah daerah, Bupati mendorong jajaran DPRD Barru untuk turut mengoptimalkan jejaring politik masing-masing. Ia memastikan bahwa semua proposal resmi yang diarahkan ke kementerian dan membutuhkan tanda tangan bupati akan ditandatangani tanpa kecuali.
“Kita berasal dari berbagai partai politik, dan itu justru menjadi kekuatan besar jika dimanfaatkan untuk kepentingan Barru,” ujarnya.
Bupati juga menyoroti peluang peningkatan pendapatan melalui dana insentif pemerintah pusat, salah satunya jika Barru berhasil meraih Piala Adipura. Menurutnya, penghargaan tersebut tidak hanya membanggakan secara simbolik, tetapi juga mendatangkan manfaat finansial yang signifikan bagi daerah.
Dengan sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, dan seluruh pemangku kepentingan, APBD 2026 diharapkan mampu menjadi pendorong percepatan pembangunan dan memberikan dampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat Barru.
