MAKASSAR – Wakil Bupati Barru, Dr. Ir. Abustan A. Bintang, M.Si., menghadiri sekaligus menutup secara resmi kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengelolaan Keuangan Daerah yang Terintegrasi dengan Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027, yang berlangsung di Hotel Mercure Makassar, Minggu (1/11/2026).
Dalam pemaparan materinya, Wabup Abustan menegaskan bahwa penganggaran dan pengelolaan keuangan daerah harus benar-benar menyentuh indikator utama pembangunan, salah satunya penanggulangan kemiskinan dan pengurangan angka pengangguran.
“Prioritas utama Bupati dan Wakil Bupati adalah penurunan angka kemiskinan dan pengangguran melalui intervensi program yang tepat sasaran. Oleh karena itu, saya meminta kepada seluruh jajaran OPD untuk lebih teliti dan akurat dalam mendata warga kurang mampu yang masuk kategori miskin,” tegas Abustan.
Poin utama Wabub Abustan mencakup, mendorong penguatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barru. Hal ini ditekankan sebagai fondasi utama dalam mengoptimalkan pelayanan publik serta menyukseskan berbagai program pembangunan daerah.
Dalam arahannya, Wabup Abustan menggarisbawahi tiga pilar utama yang wajib dipahami dan diimplementasikan oleh seluruh jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) hingga tingkat staf:
Transparansi (Transparency)
Transparansi harus diterapkan secara menyeluruh, baik di lingkup internal birokrasi maupun eksternal kepada masyarakat. Setiap aparatur dan staf di OPD wajib memahami dengan baik proses dan tata kelola yang sedang berjalan agar tercipta keterbukaan informasi yang akurat.
Akuntabilitas dan Tanggung Jawab (Accountability & Responsibility)
Setiap aparatur pemerintah dituntut untuk bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan program kerja yang diemban. Selain itu, kesiapan dalam menghadapi dan menyelesaikan setiap permasalahan yang muncul di lapangan menjadi tolok ukur profesionalisme kerja.
Partisipasi Publik (Public Participation)
Pembangunan daerah tidak akan berjalan optimal tanpa adanya keterlibatan aktif dari masyarakat. Oleh karena itu, partisipasi publik harus terus didorong agar setiap kebijakan dan program yang dirasakan langsung oleh masyarakat benar-benar tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan warga.
Melalui penerapan prinsip-prinsip tersebut, Pemkab Barru berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas birokrasi yang bersih, transparan, dan berorientasi pada pelayanan prima kepada masyarakat demi mewujudkan pembangunan Kabupaten Barru yang berkeadilan dan berkelanjutan
Lebih lanjut Wabub Abustan juga menegaskan Memaksimalkan dan memberdayakan potensi SDM di setiap OPD.
Memfokuskan pada pengembangan agroteknologi, agropolitani, serta hilirisasi produk. Salah satu contoh terdapat pada sektor perikanan yakni pengembangan Kampung Nelayan Merah Putih sebagai core business ekonomi daerah.
Membangun infrastruktur penunjang secara masif, khususnya untuk mendukung sektor strategis. Jika sektor agropolitani ingin berkembang optimal, maka kesiapan infrastruktur dasar menjadi syarat mutlak.
Efisiensi Anggaran & Penyelarasan Program:
OPD diminta untuk memangkas atau mengurangi kegiatan yang tidak relevan dengan visi dan misi daerah.
Mengingatkan kembali seluruh Pimpinan OPD untuk mempelajari serta membedah kembali indikator visi-misi yang ingin dicapai Pemkab Barru.
Memperkuat kolaborasi dan harmonisasi antar-OPD agar tidak berjalan sendiri-sendiri.
Sebagai penutup pengarahannya, Wakil Bupati Barru menegaskan pentingnya komitmen dan kesepakatan bersama seluruh jajaran birokrasi dalam mengawal dokumen APBD 2027 agar selaras dengan arah pembangunan daerah.
“Perlu ada kesepakatan yang solid dan arah yang jelas sesuai dengan Visi Misi Barru yaitu, Terwujudnya Kabupaten Barru yang Berkeadilan, Maju Berkelanjutan dan Sejahtera Lebih Cepat.”, pungkasnya
Turut hadir jajaran pejabat Pemkab Barru, di antaranya Sekretaris Daerah Kabupaten Barru, Plt. Kepala BKAD, para Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta Asisten I, II, dan III Setda Barru.
