Barru – Bupati Barru, Andi Ina Kartika Sari, S.H., M.Si., menghadiri sekaligus membuka secara resmi kegiatan High Level Meeting (HLM) Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Tingkat Kabupaten Barru yang dirangkaikan dengan Evaluasi Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Triwulan III Tahun 2026. Kegiatan berlangsung di Aula Pettu Ada’e, Gedung Mal Pelayanan Publik (MPP) Lantai 6 Kantor Bupati Barru, Kamis (19/11/2026).
Kegiatan ini menjadi forum strategis untuk mengevaluasi capaian pendapatan daerah sekaligus memperkuat komitmen seluruh pemangku kepentingan dalam mendorong percepatan digitalisasi transaksi pemerintah daerah, khususnya pada sektor pajak dan retribusi daerah.
Dalam laporan panitia penyelenggara, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Barru, Hj. Andi Hilmanidah S.STP. M.Si, menyampaikan bahwa pelaksanaan HLM TP2DD berpedoman pada sejumlah regulasi, di antaranya Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2021 tentang TP2DD.
Ia menjelaskan, kegiatan tersebut bertujuan mendorong implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) melalui pemanfaatan kanal pembayaran digital, QRIS, virtual account, dan mobile banking. Selain itu, forum ini juga menjadi sarana mengidentifikasi berbagai kendala implementasi digitalisasi, mengevaluasi capaian PAD, serta merumuskan strategi peningkatan pendapatan daerah.
Disampaikan pula bahwa Bapenda telah melakukan berbagai langkah optimalisasi PAD melalui intensifikasi, ekstensifikasi, inovasi, dan digitalisasi. Upaya tersebut meliputi pemutakhiran data wajib pajak, sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, uji petik terhadap objek pajak potensial, hingga penertiban dan penagihan pajak serta retribusi daerah.
Salah satu inovasi yang dikembangkan adalah Klinik Pendapatan dengan melibatkan Satgas, perangkat daerah pengelola pendapatan, dan seluruh pemangku kepentingan sebagai upaya mendekatkan pelayanan kepada masyarakat melalui pendekatan jemput bola.
Pada kesempatan itu, Kepala Bapenda juga menyampaikan bahwa hingga 30 September 2026, realisasi PAD Kabupaten Barru mencapai 72,30 persen atau sekitar Rp96,13 miliar dari target sekitar Rp132,95 miliar. Capaian tersebut diharapkan terus meningkat melalui optimalisasi kinerja seluruh perangkat daerah hingga akhir tahun.
Dalam sambutannya, Bupati Barru menyampaikan bahwa peningkatan PAD merupakan salah satu faktor penting dalam mendukung pembangunan daerah. Menurutnya, pemerintah daerah tidak dapat terus bergantung pada sumber pendapatan yang sama, tetapi harus mampu menghadirkan inovasi dan terobosan untuk menggali serta mengoptimalkan potensi pendapatan daerah.
“Untuk membangun daerah, kita tidak bisa hanya mengandalkan sumber pendapatan yang itu-itu saja. Dibutuhkan inovasi dan kerja bersama agar Pendapatan Asli Daerah terus meningkat dan manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat Kabupaten Barru,” tegasnya.
Bupati mencontohkan kebutuhan anggaran pembangunan infrastruktur jalan di Kabupaten Barru yang diperkirakan mencapai Rp600 miliar, sementara kondisi jalan mantap saat ini baru berada pada kisaran 30 persen. Hal tersebut menunjukkan besarnya kebutuhan pembiayaan pembangunan yang memerlukan dukungan kapasitas fiskal daerah.
Ia juga menyampaikan perkembangan sejumlah indikator pembangunan Kabupaten Barru. Berdasarkan data yang dipaparkan, pertumbuhan ekonomi daerah pada tahun 2026 telah mencapai sekitar 7 persen, sementara angka kemiskinan mengalami penurunan dari 8,31 persen pada 2024 menjadi sekitar 7,4 persen pada 2026.
Meski menunjukkan perkembangan positif, Bupati mengingatkan agar seluruh jajaran tidak cepat berpuas diri dan terus bekerja untuk menjawab berbagai kebutuhan masyarakat.
Terkait realisasi PAD Triwulan III Tahun 2026, Bupati memberikan perhatian khusus terhadap capaian retribusi daerah yang baru mencapai 53,49 persen. Sementara itu, realisasi pajak daerah mencapai 71,58 persen, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan mencapai 108,39 persen, dan lain-lain PAD yang sah mencapai 396,59 persen.
Menurutnya, rendahnya capaian retribusi pada sejumlah perangkat daerah harus menjadi perhatian serius dan segera ditindaklanjuti dengan langkah konkret.
Untuk itu, Bupati menyampaikan tujuh arahan prioritas kepada seluruh perangkat daerah dan pemangku kepentingan dalam rangka mempercepat digitalisasi dan meningkatkan PAD, yaitu:
1. Percepatan digitalisasi pajak dan retribusi daerah, melalui perluasan penggunaan QRIS untuk berbagai jenis pembayaran, termasuk PBB-P2, PBJT, retribusi pasar, dan parkir.
3. Optimalisasi transaksi nontunai belanja daerah, dengan meningkatkan penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) serta kanal pembayaran digital lainnya secara tertib dan akuntabel.
5. Penguatan integrasi sistem, dengan memastikan sistem pembayaran dan pelaporan terintegrasi sehingga proses rekonsiliasi lebih cepat dan data pendapatan daerah semakin akurat.
7. Peningkatan literasi dan edukasi masyarakat, agar kesadaran membayar pajak dan retribusi semakin meningkat. Bupati menegaskan bahwa PAD yang terkumpul akan kembali dimanfaatkan untuk pembangunan dan pelayanan bagi masyarakat.
9. Penguatan komitmen perangkat daerah, dengan menegaskan tanggung jawab setiap kepala perangkat daerah dalam mempercepat digitalisasi dan mengoptimalkan pendapatan di lingkungan kerjanya.
11. Penguatan sinergi dan kolaborasi, melalui kerja sama dengan Bank Indonesia, Bank Sulselbar, serta seluruh perbankan dalam mendukung penyediaan infrastruktur dan kanal pembayaran digital.
13. Perbaikan data dan pelaporan, melalui sinkronisasi serta validasi data antarinstansi agar pengelolaan dan pelaporan keuangan daerah semakin akurat.
Secara khusus, Bupati juga menekankan pentingnya pemutakhiran data objek pajak, terutama Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).
Ia meminta para camat, lurah, dan kepala desa aktif memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait perubahan nilai pajak akibat pemutakhiran data bumi dan bangunan, termasuk bangunan yang sebelumnya belum tercatat sebagai objek pajak.
Bupati mengungkapkan masih terdapat kesenjangan data antara kepemilikan sertifikat tanah, data bangunan, dan data wajib pajak yang perlu segera ditelusuri dan disinkronkan. Berdasarkan data yang disampaikan, jumlah sertifikat tanah masyarakat mencapai sekitar 80 ribu, pelanggan PLN sekitar 60 ribu, sementara data bangunan yang tercatat pada Bapenda baru sekitar 30 ribu.
“Perbedaan data ini harus menjadi perhatian kita bersama. Kalau potensi-potensi tersebut bisa diidentifikasi dan dimaksimalkan, tentu akan menjadi peluang besar untuk meningkatkan PAD Kabupaten Barru,” jelasnya.
Bupati juga mengingatkan pentingnya penerapan pembayaran secara digital untuk meminimalkan risiko penyalahgunaan penerimaan pajak serta memastikan setiap transaksi tercatat secara transparan dan akuntabel.
Dalam arahannya, Bupati meminta seluruh perangkat daerah, khususnya camat, lurah, dan kepala desa, untuk melakukan percepatan realisasi PAD Triwulan IV dengan strategi yang lebih agresif, terukur, dan berorientasi pada hasil.
Ia menegaskan agar seluruh jajaran tidak hanya menunggu, tetapi aktif melakukan jemput bola, mengidentifikasi kendala, mencari solusi, serta meningkatkan koordinasi dengan pemerintah daerah, instansi vertikal, dan pihak perbankan.
“Jangan hanya menunggu. Kita harus bergerak aktif melakukan jemput bola, mencari potensi, mengidentifikasi kendala, dan segera mencari solusinya. Hasil dari pertemuan ini jangan berhenti pada kesepakatan di ruangan ini, tetapi harus diwujudkan melalui kerja nyata,” tegas Bupati.
Pada kesempatan tersebut, Bupati juga mengapresiasi langkah Bapenda dalam melakukan pembenahan data dan inovasi pelayanan pendapatan daerah. Ia berharap pemberian penghargaan kepada perangkat daerah maupun pihak-pihak yang menunjukkan capaian kinerja optimal dapat menjadi motivasi untuk meningkatkan semangat dan tanggung jawab dalam mengelola pendapatan daerah.
Melalui HLM TP2DD dan evaluasi realisasi PAD ini, Bupati berharap terbangun sinergi dan kolaborasi yang semakin kuat antara pemerintah daerah, Bank Indonesia, perbankan, serta seluruh pemangku kepentingan.
Ia menegaskan bahwa keberhasilan peningkatan PAD bukan semata-mata untuk mencapai target angka pendapatan, melainkan menjadi instrumen penting dalam memperkuat kemampuan keuangan daerah guna membiayai pembangunan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Barru.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Wakapolres Barru Kompol Harjoko, S.H., M.H., Kepala Bapenda Kabupaten Barru, pimpinan Bank Sulselbar, Bank BSI, Bank BRI, BNI, Bank Mandiri, perwakilan UPTB Samsat, pimpinan PLN, para kepala perangkat daerah, tujuh camat, lurah, kepala desa, kepala UPTD Puskesmas, kepala pasar, serta unsur pemangku kepentingan lainnya.





