BARRU — Pemerintah Kabupaten Barru mematangkan persiapan menghadapi verifikasi lapangan penilaian Pengarusutamaan Gender (PUG) Tahun 2026.
Wakil Bupati Barru, Dr. Ir. Abustan A. Bintang, M.Si., menegaskan bahwa kesiapan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) harus ditopang oleh data yang akurat, bukti yang valid, serta implementasi program yang nyata di lapangan.
Penegasan tersebut disampaikan saat memimpin Rapat Persiapan Verifikasi Lapangan Penilaian PUG Tahun 2026 di Ruang Data Kantor Bupati Barru, Sabtu (24/10/2026),
Dalam arahannya, Wabup Abustan menekankan bahwa keberhasilan penilaian PUG tidak cukup hanya dengan kelengkapan dokumen administratif.
Seluruh data yang dilaporkan harus selaras dengan kondisi faktual di lapangan dan didukung bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.
Setiap OPD yang bertanggung jawab terhadap komponen penilaian diminta menguasai substansi data yang disajikan, memastikan pembaruan informasi, serta menyiapkan seluruh dokumen pendukung secara sistematis.
“Apa yang sudah dilaporkan harus dipertahankan dan ditunjang dengan data mutakhir sebagai bahan presentasi. Semua eviden atau bukti yang telah diunggah wajib diarsipkan dengan baik serta harus memenuhi tujuh prasyarat atau komponen inti PUG,” tegas Abustan.
Ia juga meminta para kepala desa meninjau kembali penganggaran dan program kerja desa agar selaras dengan prinsip pengarusutamaan gender. Dukungan terhadap Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA) harus diwujudkan melalui program konkret dan alokasi anggaran yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Sementara itu, Sekda Barru, Andi Syarifuddin, memaparkan perkembangan tahapan penilaian PUG, mulai dari penginputan data dan penilaian mandiri (self-assessment) hingga proses verifikasi administrasi oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) Republik Indonesia.
Ia juga menjelaskan dinamika kelembagaan terkait peralihan fungsi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P3A) ke Dinas Sosial yang perlu menjadi perhatian dalam koordinasi dan penyiapan dokumen penilaian.
Sekda menegaskan bahwa seluruh perangkat daerah harus bekerja lebih terarah dan terukur untuk mendukung target peningkatan capaian penilaian PUG Kabupaten Barru.
“Saya harap pada saat kegiatan verifikasi lapangan nanti, Kabupaten Barru dapat meningkatkan dan mengoptimalkan predikat nilai yang tertinggi sesuai target Bupati Barru,” tegasnya.
Menindaklanjuti catatan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Inspektorat, Sekda turut menyoroti pentingnya peningkatan alokasi anggaran responsif gender di seluruh OPD. Penganggaran tersebut harus terintegrasi dalam perencanaan dan pelaksanaan program, sehingga prinsip kesetaraan gender tidak berhenti pada dokumen, tetapi benar-benar tercermin dalam kebijakan dan pelayanan publik.
Menurutnya, komitmen anggaran menjadi salah satu aspek penting untuk memastikan pembangunan berlangsung secara inklusif, dengan memperhatikan kebutuhan perempuan, laki-laki, anak, serta kelompok masyarakat yang membutuhkan perhatian khusus.
Menghadapi verifikasi lapangan, seluruh OPD dan pengelola data PUG diminta mempersiapkan bahan presentasi secara cermat, terstruktur, dan berbasis fakta. Data yang disampaikan harus konsisten dengan dokumen yang telah diunggah serta menggambarkan hasil pelaksanaan program secara nyata.
“Paparan yang disajikan nantinya harus berfokus pada data konkret dan bukti nyata di lapangan, bukan sekadar penjelasan yang bersifat umum,” imbau Sekda.
Penegasan tersebut menjadi pengingat bahwa penilaian PUG bukan semata-mata mengejar predikat, melainkan mengukur sejauh mana perspektif gender telah terintegrasi dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga evaluasi pembangunan daerah.
Melalui koordinasi lintas OPD dan penguatan peran pemerintah desa, Pemkab Barru berupaya memastikan seluruh komponen penilaian dipersiapkan secara optimal. Sinergi tersebut diharapkan mampu meningkatkan capaian penilaian PUG sekaligus memperkuat tata kelola pemerintahan yang inklusif, adil, dan responsif terhadap kebutuhan seluruh lapisan masyarakat.
Rapat tersebut turut dihadiri Bupati Barru Melalui Daring, Asisten I dan Asisten II Setda Barru, Staf Ahli Bupati Barru, pimpinan OPD se-Kabupaten Barru, serta para kepala desa se-Kabupaten Barru.
