BARRU – Bupati Barru Andi Ina Kartika Sari, S.H., M.Si. menerima kunjungan Kepala Pusat Pengendalian Lingkungan Hidup (Pusdal LH) Sulawesi dan Maluku Kementerian Lingkungan Hidup, Dr. Azri Rasul, SKM., M.Si., M.H., di Rumah Jabatan Bupati Barru, Selasa (11/8/2026).
Dalam kunjungan tersebut, Bupati Barru didampingi Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Barru, H. Andi Adnan Azis, S.STP., M.Si. Pertemuan membahas penguatan pengelolaan lingkungan hidup, khususnya penanganan air lindi di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA), pengurangan bau dan potensi gas metana, hingga kesiapan Kabupaten Barru menghadapi penilaian Adipura.
Dalam pertemuan tersebut, Kepala Pusdal LH Sulawesi dan Maluku menjelaskan pentingnya penanganan air lindi sebagai salah satu aspek penting dalam pengelolaan TPA. Air lindi yang tidak dikelola dengan baik berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan karena mengandung bahan organik, amonia, hingga logam berat.
Salah satu solusi yang ditawarkan adalah penerapan teknologi pengolahan berbasis mikrobiologi dengan memanfaatkan bakteri khusus yang dapat membantu mengurangi bau, memperbaiki kualitas air lindi, serta mendukung pengendalian potensi gas metana di kawasan TPA.
Teknologi tersebut sebelumnya telah diterapkan di sejumlah daerah dan diharapkan dapat menjadi alternatif bagi Kabupaten Barru dalam meningkatkan kualitas pengelolaan TPA.
Bupati Barru menyambut baik kunjungan tersebut dan menegaskan komitmennya untuk terus melakukan pembenahan pengelolaan persampahan di Kabupaten Barru.
Menurutnya, persoalan persampahan tidak dapat dibebankan hanya kepada Dinas Lingkungan Hidup. Dibutuhkan sinergi lintas perangkat daerah, kecamatan, kelurahan/desa, sekolah, pengelola pasar, fasilitas kesehatan, terminal, hingga masyarakat.
“Persoalan sampah ini menjadi perhatian saya sejak awal. Kita ingin Barru menjadi daerah yang bersih dan tertata. Karena itu, saya meminta kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup untuk memberikan masukan secara teknis, apa saja yang memang harus kita lakukan dan siapkan,” ujar Bupati.
Bupati juga menegaskan keinginannya agar seluruh perangkat daerah memiliki tanggung jawab sesuai dengan tugas dan kewenangannya dalam mendukung kebersihan lingkungan.
Menurutnya, setiap komponen penilaian Adipura memiliki pemangku kepentingan masing-masing. Pengelolaan pasar menjadi tanggung jawab pengelola pasar, lingkungan permukiman melibatkan pemerintah kecamatan serta kelurahan/desa, sementara sekolah menjadi tanggung jawab pengelola satuan pendidikan.
“Tidak boleh semua dibebankan kepada DLH. Semua harus bekerja sesuai kewenangannya. Kalau semua bergerak, insyaallah hasilnya akan lebih maksimal,” tegasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Kepala Pusat Pengendalian Lingkungan Hidup Regional Sulawesi dan Maluku juga mendorong Kabupaten Barru mempersiapkan berbagai komponen penilaian Adipura secara lebih terintegrasi. Terlebih, penilaian dijadwalkan berlangsung mulai September mendatang.
Ia menjelaskan, pengelolaan TPA tidak hanya berkaitan dengan sampah yang masuk, tetapi juga mencakup pengendalian air lindi, pemanfaatan gas metana, pengurangan potensi kebakaran, serta pengendalian dampak lingkungan lainnya.
Untuk mendukung pengelolaan TPA, dibahas pula kebutuhan peralatan dan dukungan teknis, termasuk penggunaan surface jet aerator, pengolahan mikrobiologi, penyemprotan area TPA, serta pemeriksaan kualitas air secara berkala.
Tim teknis dan laboratorium juga direncanakan dapat memberikan pendampingan pada tahap awal sehingga proses pengolahan dapat dipantau secara langsung. Selanjutnya, pengelolaan diharapkan dapat dilanjutkan oleh DLH Kabupaten Barru setelah dilakukan pelatihan dan transfer pengetahuan.
Bupati menilai dukungan dan pendampingan Kementerian Lingkungan Hidup menjadi momentum penting bagi Barru untuk mempercepat pembenahan pengelolaan persampahan.
Ia berharap kolaborasi tersebut tidak hanya menyelesaikan persoalan teknis di TPA, tetapi juga membangun sistem pengelolaan sampah yang melibatkan seluruh unsur pemerintahan dan masyarakat.
Bupati juga mengingatkan kembali pesan Presiden RI Prabowo Subianto yang disampaikan dalam Retreat Kepala Daerah di Magelang terkait pentingnya kepala daerah menyelesaikan persoalan persampahan di wilayah masing-masing.
“Pesan Bapak Presiden sangat jelas, bagaimana kepala daerah menyelesaikan persoalan persampahan di daerahnya. Karena itu, ini menjadi tanggung jawab kita bersama,” ungkapnya.
Bupati berharap langkah pembenahan yang dilakukan secara bertahap dan terintegrasi dapat meningkatkan kualitas lingkungan hidup sekaligus membuka peluang bagi Kabupaten Barru untuk meraih penghargaan Adipura.
“Sebagai kepala daerah, tentu saya ingin Barru bersih, indah dan nyaman. Kita akan berusaha bersama, bukan hanya untuk mendapatkan penghargaan, tetapi yang paling penting bagaimana masyarakat Barru bisa merasakan lingkungan yang bersih dan sehat,” pungkasnya.
Turut hadir dari Kementerian Lingkungan Hidup, Kepala Bidang Wilayah I Pusdal LH Sulawesi dan Maluku, Arianah Alwi, S.Si., M.Si., serta Muh. Rezky Rifaldi Fahmy dan Muhammad Farhamsah.
