BARRU – Mewakili Bupati Barru Andi Ina Kartika Sari, Sekretaris Daerah Kabupaten Barru, A. Syarifuddin menghadiri Apel Gelar Pasukan dalam rangka kesiapan menghadapi Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di wilayah Kabupaten Barru, Selasa (11/8/2026). Kegiatan yang digelar Kepolisian Resor (Polres) Barru tersebut berlangsung di halaman Kantor Polres Barru dan dipimpin langsung Kapolres Barru AKBP Ananda Fauzi Harahap.
Sekda Barru hadir bersama jajaran Pejabat Utama (PJU) Polres Barru, para Kapolsek, serta unsur Pemerintah Kabupaten Barru dan instansi terkait. Apel tersebut menjadi bagian dari langkah koordinatif untuk memastikan kesiapan personel, sarana dan prasarana, sekaligus memperkuat sinergi lintas sektor dalam mengantisipasi potensi Karhutla di wilayah Kabupaten Barru.
Dalam amanatnya, Kapolres Barru AKBP Ananda Fauzi Harahap menegaskan bahwa penanganan Karhutla perlu mengedepankan langkah pencegahan, deteksi dini, dan respons cepat. Seluruh jajaran diminta meningkatkan patroli dan pemantauan pada wilayah yang memiliki potensi kerawanan, melakukan pemetaan titik rawan, serta segera menindaklanjuti setiap informasi mengenai indikasi kebakaran agar tidak berkembang dan meluas.
Kapolres juga menekankan pentingnya kesiapan personel yang ditunjang sarana dan prasarana memadai. Menghadapi musim kemarau yang berpotensi meningkatkan risiko kebakaran, diperlukan keterpaduan langkah antara Polri, TNI, pemerintah daerah, BPBD, pemadam kebakaran, Masyarakat Peduli Api, dunia usaha, dan masyarakat.
Berdasarkan prediksi BMKG yang disampaikan dalam amanat apel, musim kemarau 2026 di wilayah Sulawesi Selatan memiliki kondisi yang tidak normal dengan puncak kemarau diperkirakan berlangsung pada Agustus hingga September. Kondisi tersebut berpotensi meningkatkan risiko kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan sehingga perlu diantisipasi melalui kesiapsiagaan bersama.
Dalam upaya pencegahan dan penanganan Karhutla, kesiapan personel perlu diiringi dukungan sarana operasional, seperti mesin pompa air, kendaraan operasional, alat perlindungan diri, dan peralatan pemadaman lainnya. Selain itu, pemanfaatan teknologi seperti sistem pemantauan titik panas dan dukungan drone juga dinilai penting untuk mempercepat proses deteksi, verifikasi, hingga penanganan apabila ditemukan indikasi kebakaran.
Penguatan sosialisasi kepada masyarakat turut menjadi bagian penting dalam pencegahan Karhutla, khususnya terkait pembukaan dan pengolahan lahan tanpa menggunakan metode pembakaran. Penguatan posko terpadu yang melibatkan Polri, TNI, pemerintah daerah, instansi terkait, dan relawan juga diperlukan guna mempercepat koordinasi apabila terjadi kebakaran.
Di sisi lain, penegakan hukum terhadap pelanggaran terkait pembakaran hutan dan lahan harus tetap dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Seluruh personel juga diingatkan untuk mengutamakan keselamatan dan kesehatan dalam menjalankan tugas di lapangan.
Sementara itu, Sekda Barru A. Syarifuddin dalam keterangannya menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Barru siap memperkuat koordinasi dan dukungan lintas sektor dalam menghadapi potensi Karhutla. Menurutnya, kesiapsiagaan tidak boleh hanya dilakukan ketika kebakaran telah terjadi, tetapi harus dibangun sejak tahap pencegahan melalui pemetaan wilayah rawan, penguatan kapasitas personel, kesiapan peralatan, serta edukasi kepada masyarakat.
“Kita perlu membangun pola kerja yang terintegrasi antara pemerintah daerah, aparat keamanan, perangkat kecamatan dan desa, serta unsur masyarakat. Dengan koordinasi yang solid dan komunikasi yang cepat, setiap potensi kebakaran dapat segera diidentifikasi dan ditangani sebelum berkembang menjadi bencana yang lebih besar,” pungkasnya
(Humas Barru)
